G20 atau negara-negara kelompok 20 berusaha membangun konsensus kebijakan tentang aset kripto untuk menginformasikan peraturan global yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh sekretaris urusan ekonomi federal India, Ajay Seth.
Saat ini, India memegang kepresidenan G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan pertama deputi keuangan dan bank sentral G20 pada 13-15 Desember 2022 di Bengaluru.
Pengaruh aset crypto terhadap ekonomi, kebijakan moneter, dan sektor perbankan harus dipelajari terlebih dahulu sebelum G20 menginformasikan konsensus ini kepada publik.
Dilansir dari Channel News Asia, Ajay mengatakan, ““Regulasi harus mengalir dari pandangan kebijakan yang diambil. Padahal, salah satu prioritas yang telah diletakkan di atas meja adalah membantu negara-negara membangun konsensus untuk pendekatan kebijakan terhadap aset kripto.”
Diskusi mengenai konsensus crypto hadir setelah runtuhnya FTX yang menyebabkan banyak tekanan untuk menciptakan ekosistem crypto yang lebih baik.
FTX, Alameda research, dan berbagai afiliasinya mengajukan kebangkrutan setelah terjadinya isu likuiditas dan penarikan dana yang terburu-buru.
Pembicaraan G20 di Bengaluru juga akan membahas tentang pengelolaan kerentanan utang global, pembiayaan untuk aksi iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan, memperkuat bank pembangunan multilateral. India mengambil alih kepresidenan G20 untuk pertama kalinya di awal bulan ini, menggantikan Indonesia.
